Siswi Telnjang Dada, ijazah di tahan.

K17-11 Salah satu siswi peserta konvoi kelulusan yang sempat membuka pakaiannya hingga nyaris telanjang dada, saat diambil fotonya oleh Juhaini anggota Komisi D DPRD Pamekasan.

PAMEKASAN, KOMPAS.com — Anggota Komisi D DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, secara tidak sengaja berpapasan dengan salah seorang siswi peserta konvoi kelulusan tingkat SMA sederajat di Jalan Raya Tlanakan. Siswi itu kedapatan sedang membuka baju seragamnya sambil mengendarai sebuah motor matik berwarna merah.

Bagian dada gadis ini pun terlihat jelas meski ditutupi dengan sehelai baju dalam. Juhaini, anggota Komisi D DPRD Pamekasan, langsung mengambil gambar siswi tersebut. Namun, karena menyadari ada mobil pelat merah yang mengambil gambar, siswi tersebut langsung menutup wajah dan tubuh bagian depan dengan rambutnya yang sebahu.

"Perayaan kelulusan semacam itu sungguh keterlaluan dan sudah menodai citra Kabupaten Pamekasan sebagai kabupaten yang memiliki slogan Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam)," ujarnya saat ditemui sejumlah wartawan di kediamannya.

Menurut dia, identitas siswa itu kemungkinan bisa dilacak sebab pelat nomor motor yang dikendarai jelas sekali dalam gambar yang diambilnya. "Prediksi saya, itu siswi dari sekolah swasta dan saya akan melacak pelat nomor itu agar ketahuan siapa yang bersangkutan," ujarnya.

Jika memang nantinya identitas siswi tersebut betul-betul diketahui, pihaknya akan menekan kepada Dinas Pendidikan Pamekasan dan sekolah yang bersangkutan agar ijazahnya ditahan.

Sementara itu, terkait dengan adanya motor pelat merah yang juga dibuat konvoi kelulusan oleh para siswa, politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga melihat langsung hal itu. "Saya heran kepada orangtua siswa tersebut kenapa motor dinas, kok, dipakai anaknya sampai ikut konvoi?" ungkapnya.

Ia berjanji segera memanggil Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan terkait aksi konvoi berlebihan yang dilakukan ribuan siswa di Pamekasan. Karena, menurut dia, yang bertanggung jawab mengatur mereka adalah dua instansi pemerintah tersebut.